Oleh : IB. Ilham Malik
Kali ini informasi yang kita dapatkan adalah soal adanya sinyal positif dari EE Mangindaan selaku Menteri Perhubungan untuk mempercepat proses pengalihan pengelolaan Bandara Raden Intan II dari Kemenhub ke Angkasa Pura. Proses pengajuan ini sudah sejak lama disampaikan ke Kemenhub. Namun karena ada proses teknis tertentu, tanggapan Kemenhub ini lamban keluarnya. Ketika Bung Ridho menjadi Gubernur Lampung dan bertemu dengan Menhub dalam salahsatu acara, Bung Ridho menyampaikan harapannya agar Kemenhub mempercepat proses pengalihan bandara tersebut. Dan disitulah Menhub menyampaikan komitmennnya untu mempercepat proses tersebut (Radar Lampung, 04 September 2014).
Masalahnya, apakah birokrasi dibawahnya akan mempercepat proses ini? Ini yang sedang kita tunggu. Biasanya responnya agak melambat. Apalagi ini soal kepentingan daerah. Apalagi jika ada yang merasa diuntungkan dengan adanya kendali bandara ditangan mereka. Untuk itu memang harus ada upaya serius untuk mempercepat proses yang ada sehingga pengelolaan bandara bisa menjadi lebih baik ketika ditangani oleh Angkasa Pura.
Angkasa pura memang memiliki kepentingan. Sulitnya pengembangan Bandara Soeta menyebabkan penjadwalan pesawat menjadi banyak yang terganggu. Karenanya dibutuhkan bandara penyangga. Telah ada upaya untuk memecah konsentrasi tujuan perjalanan penerbangan agar tidak semua pesawat dari daerah menjadikan Jakarta sebagai destinasi. Karena jika ini yang terjadi, maka itu berarti bandul penerbangan ada di Soeta. Kemanapun penerbangan itu dilakukan maka Soeta-lah akhir penerbangan pesawat. Itulah sebabnya Soeta menjadi sangat padat dan cenderung crowded seperti akhir-akhir ini.
Dengan adanya bandara-bandara penyangga ini maka diharapkan akan dapat diatur sedemikian rupa soal jadwal penerbangan dari dan ke Soeta. Istilahnya, keberadaan bandara sekitar adalah satu kesatuan dengan keberadaan Bandar Soeta. Jadi mereka berada didalam satu wilayah manajemen, yang mana jika perlu ada pengembangan khusus, bisa lebih mudah dilakukan. Jika ada yang perlu diatur agar bisa saling menopang, bisa mudah proses administrasinya karena berada didalam satu manajemen angkasa pura.
Pertanyaannya, mengapa harus ke angkasa pura, apakah tidak ada yang lain? Masalahnya hampir semua bandara di negeri ini ya dikelola oleh dua pihak yaitu angkasa Pura dan Kemenhub. Dan angkasa pura mengelola bandara yang relatif besar, strategis dan berorientasi pada kualitas dalam segala hal, sementara bandara yang dikelola Kemenhub cenderung bandara kecil dan yang diutamakan adalah fungsionalitasnya. Sehingga dalam rangka mendorong terbangunnya sebuah bandara yang lebih baik lagi dibutuhkan pengalihan pengelolaan. Pengalihan ini ya dari Kemenhub ke Angkasa Pura.
Jika ada swasta yang tertarik mengelola bandara, tentu saja akan jauh lebih baik. Sayangnya, ada banyak regulasi yang harus dipenuhi, berkas administrasi yang rumit, sebelum bisa diserahkan pada pihak swasta. Belum lagi soal dugaan-dugaan koruptif yang akan membuat pengalihan pengelolaan dari Kemenhub ke pihak swasta menjadi relatif sulit dilaksanakan. Langkah yang paling cepat adalah dengan menyerahkannya ke Angkasa Pura, sebuah perusahaan BUMN yang fokus ke bisnis pengelolaan bandara.
Lalu, apakah benar akan ada perkembangan yang signifikan jika bandara Raden Intan II kita ini diserahkan ke Angkasa Pura dari tangan Kemenhub? Tentu saja dan biasanya iya. Akan ada perkembangan yang signifikan. Paling tidak, intervensi pemda menjadi relatif lebih sulit ketimbang jika bandara ini masih dikelola oleh Kemenhub.
Sebab jika masih dikelola oleh Kemenhub maka model kerjanya atau model kerjasamanya adalah model birokrasi dan birokrat. Kita tentu sudah maklum dengan kondisi semacam itu.
Namun dengan pengelolaan bandara oleh Angkasa Pura maka setidaknya semua pengembangan dan pengelolaan yang dilakukan adalah dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada penumpang, pengantar, penjemput dan semacamnya. Dan semuanya difasilitasi agar ada rupa ada harga.
Orang tidak segan untuk mengeluarkan uang ekstra, jika memang apa yang ia dapat sesuai dengan uang yang dikeluarkannya. Dan angkasa Pura sudah paham dan biasa menjalankan bisnis semacam itu. karena organisasinya dibentuk dengan orientasi bisnis. Hal ini berbeda dengan UPTD-nya Kemenhub.
Jadi, sudah saatnya upaya-upaya strategis dilakukan secara tuntas. Oleh siapapun. Seringkali, program yang sedemikian baik ketika berbenturan dengan tantangan, tidak didiperjuangkan dengan baik. Kadang, program yang tak perlu malah progresnya menjadi sangat cepat.
Kehadiran kepala daerah baru tentu saja diharapkan akan dapat membuat perubahan baru terjadi di daerah ini. Tentu saja, wujud perubahannya adalah aparatur pemerintah mampu menjalankan hal yang penting dan baik dengan cepat, dan mampu membuat hal yang tak penting dan tak baik menjadi tak berjalan dengan baik.
0 komentar:
Posting Komentar